Mawas Diri di Hari Sumpah Pemuda!!

1446020904937

Oleh: BEM FH UNS

Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia

Pastilah tak asing bagi kalian suadara – saudaraku membaca bait – bait diatas. Bersesuaian dengan namanya, sumpah pemuda dirumuskan oleh para pemuda dimasa lalu. Sumpah pemuda adalah bukti otentik dimana pada tanggal 28 Oktober 1928 Indonesia dilahirkan dengan semangat penuh perjuangan. Sebegitu hebatnya pemuda – pemuda zaman dahulu yang berfikiran bahwa persatuan dan kesatuan adalah cara terampuh melawan serangan penjajah yang luar biasa. Sumpah pemuda merupakan janji yang telah dibuat oleh para pemuda zaman dulu dan seharusnya juga menjadi janji bagi setiap pemuda bangsa Indonesia hingga detik ini.

Peristiwa sumpah pemuda bisa kita jadikan sebagai bahan renungan apakah kita sebagai pemuda – pemuda di zaman sekarang sudah menerapkan tiap larik dari janji sumpah pemuda itu. Sudahkah? Coba tanyakan pada diri anda masing – masing generasi muda. Berapa banyak anda mengkritik kebijakan pemerintah tanpa memberikan solusi bagi pemerintahan kita? Berapa banyak berita kejadian – kejadian tentang negara kita yang hanya menjadi teman penghabis waktu dikala senggang? Berapa banyak like pada status yang kalian buat saat kalian mengkritisi kebijakan pemerintah di Indonesia? Cukup hanya itukah implementasi dari janji – janji sumpah pemuda kita?

Bangunlah wahai generasi muda! Hentikan pergerakan generasi wacana. Generasi yang hanya bisa mengkritik tanpa memberi solusi, generasi yang hanya bisa berargumen namun tumpul dalam penetapan keputusan. Generasi yang seolah – olah peduli dengan negaranya di media sosial padahal nol besar! Indonesia tak butuh generasi seperti kalian, Indonesia terlalu berharga jika jatuh di tangan – tangan seperti kalian. Mari kita jadikan hari sumpah pemuda ini sebagai ajang mawas diri. Sudah pantaskah kita menjadi penerus bangsa yang sejati? Apa yang sudah kita berikan untuk Indonesia tercinta kita hingga detik ini? Mari bersama – sama kita kembalikan semangat pejuang muda di masa lalu, mari kita satukan tujuan dan rasa persatuan kita. Indonesia butuh dirimu yang berubah generasi muda, karena Indonesia adalah negaramu. Disini kita bukan turis!

Law Film Festival 2015

LawFilmFestival

Di tengah perkembangan sinemas Indonesia, gerakan film independen muncul sebagai gerakan pendobrak arus pasar utama; dari segi cerita sampai teknik pemasaran. Akan tetapi, masyarakat Indonesia terutama kalangan mahasiswa masih minim apresiasi kehadiran film independen sendiri. Dengan adanya Law Film Festival edisi pertama, yang jatuh pada hari Jum’at, 16 Oktober 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan edukasi mengenai pergerakan film independen dewasa ini. Agar nantinya mahasiswa dapat memberikan penilaian bahwa film independen adalah sajian yang berkualitas.

Tidak hanya pemutaran Film saja, Law Film Festival yang pada pelaksanaannya para penonton tidak dipunggut biaya sepeserpun alias GRATIS ini menghadirkan diskusi bersama narasumber yang memiliki jam terbang tinggi dalam kancah perfileman Indonesia. Ada Suryo Wiyogo  (Hide Project Film Buttonijo) dan Zen Al-ansory (Sutradara) dan dalam diskusi tersebut hadir sebagai moderator Dosen ISI Surakarta Citra Dewi Utami.

Bagi para penonton harap reservasi tempat terlebih dahulu ke CP : Laras 081329880509

Salam Sinemas!

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Kabinet SAHABAT.

TERUNTUKMU, MAHASISWA…

Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Melalui tulisan ini, kami ingin mengutarakan pendapat mengenai pergerakan mahasiswa saat ini sekaligus merespon beberapa aksi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kami belum lama ini. Tulisan ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan beberapa orang sahabat kami yang menanyakan sikap kami, BEM KMFH UNS yang tidak bergabung dalam aksi tersebut. Tulisan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan pencerahan pada rekan-rekan mahasiswa bahwa sudah saatnya kita merubah arah pergerakan kita.

Menurut hemat kami, dalam memberikan sebuah tuntutan mahasiswa harus memikirkan apa saja latar belakang dan alasan atas tuntutan tersebut dengan dasar dasar ilmu yang dapat dipercaya dan info yang akurat dalam sebuah tuntutan terebut. Agar nantinya, sikap kita pun benar-benar tergerak lurus ke arah kesejahteraan bangsa.

Kami sebetulnya sangat mengapresiasi apabila aksi tersebut memang benar-benar bertujuan besar ke arah kesejahtereraan bangsa, tapi apabila dalam aksi-aksi kita pada akhirnya hanya akan menjadi sarana tumpangan pihak-pihak tertentu dengan tendensi di luar kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara serta hanya bertujuan menunjukkan eksistensi kita sebagai mahasiswa, kami tegaskan bahwa BEM KMFH UNS TIDAK akan pernah mengikutinya.

Terlepas dari itu semua, jika kita perhatikan, aksi-aksi mahasiswa yang benar-benar efektif dan mampu membawa perubahan adalah aksi yang membawa agenda besar untuk untuk melakukan perbaikan yang sifatnya mendesak dan butuh represifitas yang tinggi. Salah satu contohnya adalah aksi `98. Kalau kita jadi mahasiswa pada saat itu, tentu kita akan dengan sukarela ikut dalam aksi tersebut. Bahkan, kalaupun suatu aksi demonstrasi tidak membawa agenda perubahan yang besar pun paling tidak media masih meliput aksi tersebut dengan serius. Sehingga gaungnya bisa benar-benar terlihat oleh publik. Dalam kondisi seperti ini, paling tidak aksi yang dilakukan mahasiswa masih bisa memberikan manfaat, yaitu masyarakat menjadi tahu bahwa mereka masih punya tumpuan untuk menyurakan tuntutannya. Kembali ke masa sekarang, mari kita hitung berapa tuntutan-tuntutan kita para mahasiswa yang benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ada memang, tapi sangatlah sedikit. Tuntutan-tuntutan yang kita suarakan dengan aksi bercucuran keringat hanya dianggap angin lalu saja. Jangankan bersikap, mendengar pun mereka enggan. Adakah perubahan yang berarti akibat aksi demonstrasi kita? Apakah kini rakyat sudah mendapat kesejahteraan yang lebih baik? Jawabannya tentu TIDAK. Bahkan banyak pihak dari kalangan kita sebagai mahasiswa sendiri yang sudah jemu dengan aksi-aksi tersebut. Rakyat sudah semakin skeptis dengan aksi-aksi yang kita lakukan. Media sudah tak lagi menganggap aksi-aksi mahasiswa sebagai berita yang patut disebarluaskan secara masif. Alhasil, demonstrasi mahasiswa kini benar-benar terasa kosong tak bermakna. Demonstrasi kini tidak lagi membawa agenda perubahan yang besar, hanya tuntutan demi tuntutan. Selain itu, demonstrasi kini juga sudah tidak mendapat perhatian publik sehingga upaya kita untuk menunjukkan perhatian kita pada bangsa ini juga menjadi tidak efektif. Padahal akan jauh lebih baik jika tenaga kita ini dialihkan untuk berbuat sesuatu hal yang konkrit untuk mensejahterakan masyarakat.

Sadarilah sahabat, aksi semacam itu kini sudah tidak efektif lagi. Aksi semacam itu mungkin sangat diperlukan dalam suasana pemerintahan yang otoriter. Sehingga kita sebagai mahasiswa punya peran untuk melakukan represi politik pada pemerintah. Sementara kondisi politik Indonesia saat ini cenderung stabil dan iklim demokrasi berjalan dengan baik. Maka dari itu sahabat, mari kita sadari bersama kalau melakukan tuntutan dengan turun aksi untuk kondisi seperti sekarang ini tidak akan membawa hasil apapun, tidak akan memberi perubahan yang nyata buat rakyat. Sebaliknya, hanya perbuatan konkrit lah yang bisa memberikan dampak nyata dalam upaya memperbaiki kondisi bangsa kita. Yang dibutuhkan adalah solusi konkrit, bukan cuma barisan isi tuntutan yang kemudian ditindak lanjuti dengan aksi yang diberi tagline hiperbolis.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita para mahasiswa merubah arah pergerakan kita. Ke depannya kita harus lebih banyak bergerak pada lahan yang benar-benar riil memberikan efek nyata buat masyarakat. Kita harus mulai memberdayakan potensi intelektual kita untuk memberikan solusi konkrit bagi bangsa. Kegiatan-kegiatan seperti pengabdian dan pembangunan desa, pelatihan komputer gratis untuk rakyat dll harus lebih diperbanyak. Riset-riset yang ditujukan untuk menghasilkan solusi bagi bangsa harus lebih intensif. PKM (Program Kreatifitas Mahasiswa) juga dapat menjadi sarana memberikan solusi konkrit untuk bangsa asalkan mahasiswa yang mengikutinya bukan cuma bertujuan untuk pribadi tapi juga bertujuan untuk memberikan solusi konkrit permasalahan bangsa. Memang di samping itu, ke depannya kita pun juga harus lebih banyak memberikan dukungan atas setiap kerja positif yang telah dilakukan pemerintah. Kita juga tak boleh lengah untuk terus mengingatkan pemerintah untuk melakukan perbaikan di sana-sini dengan kepala dingin, elegan serta intelektual sesuai kapasitas kita sebagai mahasiswa. Untuk itulah kami dari BEM KMFH UNS akan mencoba ikut serta berperan melakukan sosialisasi-sosialisasi melalui artikel yang mengenai beberapa isu-isu dalam pemerintahan yang berkembang akhir-akhir ini dan semoga untuk ke depanya kami dapat bersama-sama mengajak rekan-rekan mahasiswa khususnya mahasiswa FH UNS untuk melakukan aksi-aksi riil menyasar ke masyarakat seperti yang sudah menjadi komitmen kami, BEM KMFH UNS. Dengan tidak menutup kemungkianan, kalau memang suatu saat nanti benar-benar terbentuk kembali iklim politis yang memaksa kita untuk turun ke jalan; maka ayo! Kita kembali lagi ke jalanan menunjukkan perhatian kita pada rakyat dengan meneriakkan suara lantang kita. Menggemakan idealisme kita. Tapi saat ini, bukan itu jalan yang harus kita tempuh. Kita harus mencari jalur lain yang lebih jelas. Jalur yang secara nyata akan membawa perbaikan pada Indonesia.

Akhirnya, semoga kita para mahasiswa Indonesia dapat terus menjalankan perannya pada bangsa dan dapat terus memberikan kontribusi aktif kita pada upaya perbaikan bangsa Indonesia.

Hiduplah Bangsaku!!! Hiduplah Mahasiswa!!!

Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Jaksa Agung

Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Pengangkatan Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Hamonangan Laoly yang masing-masing berasal dari unsur partai politik. Presiden Jokowi kembali mendahulukan parpol dibandingkan kalangan profesional dengan menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Terlebih lagi pengangkatan Jaksa Agung HM Prasetyo yang terkesan “sembrono” karena tanpa pelibatan KPK maupun PPATK.

Terpilihnya Prasetyo pun seolah menegaskan opini publik, bahwa Jokowi yang telah memperoleh mandat konstitusional yang memiliki hak prerogatif mengangkat pembantu-pembantunya yang bernama menteri, termasuk Jaksa Agung, ternyata malah berada dalam jerat partai politik koalisi. Sehingga, semakin kuat anggapan Jokowi sebagai Presiden yang tidak merdeka atau sebagai Presiden boneka saja.

Pertama, memang sangat mengejutkan ketika kita tahu bahwa penunjukan HM Prasetyo dilakukan Presiden tanpa melibatkan KPK maupun PPATK. Keputusan tersebut tentu saja menjadi tanda tanya besar sehingga menimbulkan persepsi publik bahwa HM Prasetyo sebenarnya memang tidak layak menjabat sebagai Jaksa Agung dan kemudian karena dorongan kepentingan politis ataupun pribadi, Jokowi bersikeras dengan pilihanya. Tetapi, jika ditelisik lebih dalam, terlepas dari pernyataan dari HM Prasetyo sendiri pun yang menyatakan siap diperiksa kapan pun oleh PPATK maupun KPK apabila memang diperlukan, ada hal yang patut kita ketahui bersama bahwa sebenarnya dalam UU memang tidak ada aturan atau konsideran yang mewajibkan bahwa penunjukan pejabat publik yang ditunjuk langsung oleh Presiden termasuk pula Jaksa Agung harus melalui pemeriksaan KPK maupun PPATK terlebih dahulu. Ya, dalam UU Kejaksaan, syarat untuk diangkat sebagai Jaksa Agung tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Jaksa biasa pada umumnya. Hal itu tegas dinyatakan dalam Pasal 20 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Diantara syarat-syaratnya adalah:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (TYME),
  2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Rrepublik Indonesia 1945,
  3. Sarjana hukum,
  4. Sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Itu artinya kalau semua sudah terpenuhi persyaratan tersebut, selebihnya tinggal hak prerogatif Presiden dapat menunjuk seorang yang dapat mengisi jabatan Jaksa Agung. Sebenarnya, melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan pejabat publik memang menjadi kebijakan dan hak prerogratif Presiden. Akan tetapi dalam menggunakan hak prerogatif tersebut bukanlah tanpa dasar yang jelas. Sekretaris Kabinet (Andi Widjajanto) pada Jumat (21/11) mengatakan bahwa kebijakan presiden Jokowi, dalam hal pengangkatan pejabat publik, pelibatan KPK maupun PPATK hanya diperuntukkan kepada calon pejabat publik diluar penegak hukum, dan untuk pejabat penegak hukum mekanisme clearance dilakukan dengan cara-cara tertentu dan juga melibatkan perangkat-perangkat tertentu yakni Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara hingga Badan Intelejen Negara sekalipun dan proses ini berlangsung secara tertutup.

Kedua, memang benar HM Prasetyo adalah kader dari NasDem yang baru mengundurkan diri 5 jam sebelum pelantikanya. Tetapi, Terlepas dari mana sebenarnya Prasetyo berasal, hal yang utama dan menjadi penting untuk dipertanyakan: apakah pengangkatan tersebut melanggar hukum? Terutama berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Maka apabila kita mengacu pada prinsip Negara hukum, maka relevan tidaknya pengangkatan Jaksa Agung Prasetyo harus mengacu pada Undang-Undang yang mengaturnya. Pasal 20 Undang-undang Kejaksaan tahun 2004, persyaratan yang dianggap ketat pula bagi posisi Jaksa Agung terdapat pada Pasal 21 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan; yaitu tidak boleh merangkap jabatan diantaranya: (1) Pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut Peraturan Perundang-Undangan; (2) Advokat; (3) Wali, kurator/ pengampu, dan/ atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; (4) Pengusaha, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, atau Badan Usaha Swasta; (5) Notaris, Notaris Pengganti, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah; (6) Arbiter, Badan atau Panitia Penyelesaian Sengketa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; (7) Pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang; (8) Pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memperhatikan UU Kejaksaan, baik berdasarkan Pasal 20 maupun Pasal 21 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, sama sekali tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh Prasetyo.

Pertama, semua persyaratan yang ditegaskan dalam Pasal 20, mulai dari WNI yang bertakwa kepada TYME sampai tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Paling tidak, HM Prasetyo memiliki nol catatan hitam hingga dapat tereliminasi dengan persyaratan itu.

Kedua, sebagai orang yang masih berpendapat bahwa Prasetyo tersangkut a quo Pasal 21 syarat (ke-8) “pejabat pada jabatan lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang,” dalam hal ini sebagai anggota DPR yang garis kewenangannya diberikan minimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun kalau dicermati lebih lanjut, sejak ditunjuknya Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi, Prasetyo secara langsung telah mengundurkan diri sebagai anggota partai. Berarti pilihan baginya melepaskan keanggotaannya dari Partai Politik, dalam hal ini Partai NasDem, otomatis tidak lagi berkapasitas sebagai anggota DPR. Kesimpulannya, penunjukan Prasetyo sebagai Jaksa Agung sah secara hukum.

Dalam kacamata hukum, tidak ada satupun yang mengkualifikasi Jaksa Agung Prasetyo ‘cacat persyaratan” dalam penunjukannya oleh Presiden Jokowi. Walaupun, sebenarnya kita sangat menyayangkan tindakan tersebut, Oleh karena posisi Jaksa Agung merupakan jabatan strategis yang memegang kunci berhasil atau tidaknya, estafet penegakan hukum ke depannya.

Dalam hal tertentu, Jaksa Agung rawan pula untuk menggunakan kekuasaannya. Dengan serta merta mendahulukan kasus-kasus yang melibatkan kader partai oposisi. Akibatnya, esensi penegakan hukum jauh dari prinsip keadilan proporsional. Memang, memang kemungkinan-kemungkinan semacam itu sangat mungkin terjadi.

Dari satu isu di atas, jelas bahwa proses yang digunakan Presiden dengan hak prerogatifnya sudah benar dan tidak menyalahi aturan apapun. Pun apabila kita ingin mempersoalkan, yang jadi persoalan adalah seperti apakah sebenarya hak prerogatif itu, dan bagaimana bisa dengan hak prerogatif tersebut Presiden dapat “seenaknya” memerintahkan untuk menunjuk dan memberhentikan pejabat negara lembaga pemerintah non departenmen. Hak prerogatif sendiri sebenarnya merupakan hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Presiden dan hal tersebut telah diatur pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,dan pasal 17 serta pada UU Sektoral.

Dalam kaitannya mengapa hak prerogatif dapat diberlakukan selain untuk pengangkatan Menteri, hal itu dikarenakan oleh pengaturan hak-hak prerogatif pada UU Sektoral serta ketiadan UU Lembaga kepresidenan yang mengatur secara detail mengenai hak prerogatif presiden. Ketiadaan UU Lembaga kepresidenan tersebut kerap kali menimbulkan masalah dan perdebatan hukum saat presiden mengambil keputusan ataupun kebijakan, tak terkecuali kebijakan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Dalam mekanisme pengangkatan jaksa agung, kewenangan Presiden hanya bertolak pada UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Undang-Undang tersebut dasar hukumnya tidak memberikan legitimasi konstitusional Presiden dalam pengangkatan Jaksa Agung. Hak prerogatif pun sebenarya juga bukan tanpa batas. Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Presiden Republik Indonesia Memegang Kekuasaan Pemerintah Menurut Undang-Undang Dasar.” Dalam pengertian ini semakin jelas bahwa hak prerogatif Presiden diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan oleh Undang-Undang. Sekalipun terdapat Undang-Undang yang nantinya akan memberikan dasar bagi hak prerogatif Presiden, Undang-Undang tersebut haruslah bersifat pokok, seperti Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, bukan hanya tercantum pada Undang-Undang Sektoral. Maka dari itu sudah saatnya Presiden Jokowi berinisiatif mengajukan RUU Lembaga Kepresidenan ke DPR. Sehingga masalah dan polemik hukum yang mengarah pada kewenangan dan hak prerogatif Presiden bisa dijawab secara pasti secara hukum.

Kembali lagi ke persoalan Jaksa Agung kita yang baru, pada akhirnya daripada kita terus berpandangan skeptis dan apriori, bukankah lebih baik jika kita ikuti saja proses yang terjadi sembari memunculkan ide-ide dan tindakan nyata untuk membantu pekerjaan Jaksa Agung beserta para jajaran di bawahnya. Karena sebagaimana kita tahu pula, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang menanti Jaksa Agung Prasetyo, terutama penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah lama mengendap serta tidak ada kemajuan berarti.

Tuntutan Aksi Mahasiswa

Oleh BEM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Janji Kampanye Pelaksanaan e-government dalam Pemerintahan Presiden Jokowi.

Fakta Pemerintahan Jokowi :

  1. Pemerintahan jokowi baru berlangsung kurang dari 2 tahun kepemerintahan, dan untuk pelaksanaan program kerjanya sendiri memerlukan jangka waktu yang lama karena perlu persiapan matang sebelum dikeluarkan menjadi sebuah kebijakan.
  2. Efektifitas dalam pelaksanaan sebuah program kerja juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa sebuah kebijakan tidak langsung dilakukan pada saat itu juga. Karena rencana program kerja hanya berbentuk gambaran kasar, dan mereka mungkin belum menelisik lebih dalam tentang bagaimana teknis program kerja itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya jika tidak efisien dan efektif kemungkinan tidak dilaksanakannya program kerja itu ada juga.

Apa itu e-government?
Merupakan salah satu kebijakan Jokowi dalam pelaksanaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi terutama network internet yang pada masa ini sudah sangat berkembang dan sudah menjamur di semua masyarakat untuk mempermudah jalannya pemerintahan, mempermudah masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan itu sendiri, dan yang terpenting adalah untuk meminimalisir bahkan menanggulangi adanya Korupsi Kolusi & Nepotisme (KKN) di dalam pemerintahan Jokowi-JK. E-government bertujuan untuk mewujudkan good governance di dalam pemerintahan.
Dalam pelaksanaan e-government mempunyai beberapa tingkat pengembangan :

  1. Tingkat persiapan
    • Pembuatan situs infomasi di setiap lembaga pemerintahan
    • Penyiapan SDM
    • Penyiapan sarana akses yang mudah
    • Sosialisasi sistem informasi untuk internet maupun publik
  2. Tingkat Pematangan
    • Pembuatan sistem informasi publik interaktif
    • pembuatan antar muka sistem hubungan antar lembaga
  3. Tingkat Pemantapan
    • Pembuatan sistem transaksi pelayanan publik
    • pembuatan aplikasi dan data dengan lembaga lain.
  4. Tingkat Pemanfaatan
    • Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat berintegerasi

Apa saja aplikasi yang diterapkan dalam e-government ?

  1. E-Budgeting
    Penganggaran basis kinerja lemaga pemerintahan dalam melaksanakan suatu program kerja untuk menghindari adanya korupsi dan permainan uang dalam pelaksanaan program kerja tersebut.
  2. E-Procurement
    Sistem pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. Tujuannya untuk mengurangi beberapa langakah dalam pengurusan pengadaan barang dengan cara mengurangi kertas yang dikeluarkan, menghemat waktu, dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya.
  3. E-Catalog
    Merupakan daftar yang dibuat secara elektronik dan dapat diakses melalui internet atau jaringan elektronik lainnya.
    d. E-Controling
    Merupakan pengendalian output dan jadwal yang ada di pemeritnahan agar dalam pengeluarannya hanya melewati satu pintu saja. Tidak memerlukan pintu yang lain seperti pemerintahan sebelumnya.
  4. E-Performance
    Merupakan bentuk penciptaan generasi pegawai birokrasi yang tertib dan dituntut disiplin dalam peningkatan kinerjanya pada masyarakat melalui pengawasan system berbasis teknologi dan informasi.
  5. E-Delivery
    Meruapakan bentuk control tentang administrasi dan keuangan yang diwujudkan ke dalam satu wadah berbentuk elektronik dan dapat diakses melalui teknologi informasi dan internet.
  6. E-Project planning
    Sistem informasi yang memiliki fungsi untuk memudahkan proses perencanaan/proyek setelah anggaran dari suatu kegiatan disetujui.
  7. E-budgeting dan E-auditing

Untuk e-budgeting kami mengambil contoh daerah DKI Jakarta, karena pada saat ini baru terjadi pertentangan tentang APBD di DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Di sini saya tidak akan memapaparkan tentang APBD tersebut, tetapi lebih ke dalam penerapan e-budgeting itu sendiri di daerah DKI Jakarta.
Ahok beberapa saat lalu menuturkan bahwa akan melaksanakan e-budgeting untuk daerah kepemimpinannya, untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan budget dalam suatu kegiatan dan agar pintu masuk dan keluar sebuah kegiatan hanya melalui satu pintu saja, tidak melalui beberapa pintu seperti jika dilakukan secara manual.
Tetapi dalam pelaksanaannya anggaran untuk pelaksaan e-budgeting itu sendiri terkendala, karenaanggaran yang dipakai adalah anggaran APBD 2015, sedangkan APBD yang disetujui DPRD DKI Jakarta adalah APBD 2014. Jadi untuk penerapannya sendiri sedikit terhambat dengan adanya permasalahan yang sekarang sedang terjadi.
Penerapan e-budgeting sendiri merupakan input data APBD secara online, apabila dulu melalui Microsoft Excel sekarang sudah bias melalui online data travel. Tetapi tidak semua pihak dapat mengakses data tersebut, hanya orang yang berkepntingan saja yang dapat mengaksesnya. Sebagai contoh Gubernur sebagai kepala daerah, BPKAD, dan TAPD. Apabila pihak DPRD ingin dapat membukanya harus dapat password dari gubernur terlebih dahulu, mengingat adanya permasalahan saat ini antara gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, Gubernur berkata bahwa tidak akan memberikan password kepada pihak DPRD.

Sedangkan untuk e-auditing sejauh ini pelaksanaannya diserahkan kepada BPK. Sebelum adanya e-auduiting BPK sudah mempunyai rencana dalam pengawasan auditing melalui sistem online yang dinamakan e-bpk dan setelah Jokowi terpilih system ini diperkuat dan lebih dikembangkan lagi. Untuk pelaksanaanya e-auditing ini tidak semudah yang dibayangkan, karena dalam input data seluruh perusahaan dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia tidak bias hanya beberapa minggu saja, bahkan 2 bulan pun tidak cukup walaupun saat ini BPK sudah memiliki staff lebih dari 2500.

Data yang diinput dapat berupada data keuangan maupun data non-keuangan dari lembaga negara, kementrian, BUMN, BUMD, dan yang lainnya. Dengan adanya e-auditing ini pemeriksaan yang dibatasi dalam 2 bulan saja dapat dilakukan lebih mudah dan lebih cepat. E-auditing ini bertujuan untuk mengurangi adanya KKN yang terjadi di negara, mendukung optimalisasi penerimaan negara, mendukung efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara, mengoptimalkan tindak lanjut temuan BPK dan mengoptimalkan pemeriksaan kinerja BPK

Apa saja hambatan dari E-Government sekarang ini?

Beberapa hambatan dari penerapan E-Government antara lain :
• Faktor demografi yang dimiliki indonesia
• Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau
• Indonesia memiliki lebih dari 2.500.000 penduduk
• Indonesia memiliki lebih dari 250 suku yang tersebar di Indonesia
• Belum menyeluruhnya listrik, Internet, dan jaringan komunikasi di Indonesia yang diakibatkan oleh faktor demografi.
• Kurangnya staff falam pengurudan input data.

Maka dapat disimpilkan bahwa pelaksanaan e-goverment sudah berjalan di Indonesia ini. Hanya saja untuk pelaksanaannya belum bisa menyeluruh yang diakibatkan oleh hambatan-hambatan yang saya sebutkan di atas. Tetapi paling tidak untuk pelaksanaannya sudah ada bukti nyata yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk realisasi pelaksanaan program electronic goverment untuk mewujudkan good governance di Indonesia.

Progesi BPJS dan KIS (kartu Indonesia Sehat) (?)

Oleh BEM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

JKN yang dikeluarkan oleh BPJS dan KIS yang diterapkan oleh presiden Jokowi memang sama/serupa, namun itu tidak akan tumpang tindih. Kedua kartu ini memiliki fungsi yang sama yaitu memberikan bantuan bagi rakyat miskin yang membutuhkan bantuan dalam bidang kesehatan, hanya saja KIS mempunyai kelebihan dalam bidang pelayanan. Itu merupakan pernyataan Jusuf kala Saat ditanyai mengenai perbedaan KIS dan JKN produk BPJS. BPJS merupakan amanah dari Undang-Undang sedangkan KIS merupakan kebijakan pemerintah jokowi-jk untuk memberikan bantuan kepada rakyatnya yang tidak mampu.

Apa Perbedaan KIS dan BPJS ?

• KIS adalah program jaminan kesehatan untuk warga kurang mampu, sedangkan BPJS merupakan badan pengelolanya
• KIS terbatas hanya untuk rakyat miskin dan kurang mampu, sedangkan kartu JKN yang dikelola oleh BPJS wajib dimiliki warga negara indonesia baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Sebagai catatan masyarakat yang tidak mampu sudah ditanggung oleh pemerintah
• Wilayah pemakaian KIS bebas dan BPJS terbatas

KIS bisa digunakan di klinik, puskesmas, dan rumah sakit manapun yang ada di Indonesia. Sedangan BPJS hanya bisa digunakan di tempat-tempat tertentu yang sudah ditentuka oleh pemerintah seperti klinik atau puskesmas yang ditentukan

• Pemakaia KIS hanya bisa untuk segala perawatan kesehatan, baik untuk pencegahan maupun pengobatan. Sedangkan dalam praktiknya kartu JKN yang dikelola BPJS hanya bisa dipakai ketika benar benar sakit atau dirawat.
• KIS merupakan kartu kesehatn yang disubsidi oleh pemerintah, masyarkat cukup mendaftar tanpa mengeluarkan biaya. Sebagai kartu jaminan kesehatan ketika mendaftar kartu JKN yang dikelola BPJS terdaftar biaya yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Apa Persamaan JKN dan KIS?

• Berprinsip memberian bantuan bagi rakyat miskin yang ingin berobat
• Bentuknya berupa kartu untuk mempermudah masyarakt dalam mendpatkan fasilitas kesehatan.

Tata cara pendafataran kinerja penerima upa non-pegawai pemeritah :

BaruTata Cara pendaftaran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja :

Untitled

Pilihan kelas untuk perawatan BPJS dibedakan menjadi 3 kelas :
• Kelas 1 untuk kelas perawatan inap kelas 1 sebesar Rp. 59.500,- per jiwa perbulan
• Kelas 2 untuk kelas perawatan inap kelas 2 sebesar Rp. 42.500,- per jiwa perbulan
• Kelas 3 untuk kelas perawatan inap kelas 3 sebesar Rp. 25.500,- jiwa per bulan
Cara pegurusan KIS :

Baru